DPRD Pagaralam Sahkan APBD 2019 Senilai Rp813 Miliar

Pewarta: Terbit pada: 26 November 2018


Paripurna : Wakil Wali Kota Pagaralam Muhammad Fadli SE Saat Nerjabattangan Usai Penandatanganan Keputusan Bersama Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Serta Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam Tahun Anggaran 2019 Dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE, di Ruang Sidang Utama DPRD, Kota Pagaralam (foto/ham)

PAGARALAM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, sahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp813.606.985.747 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Senin (26/11).
Ketua DPRD Kota Pagaralam Ruslan Abdulgani SE mengatakan, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan cukup melelahkan akhirnya badan anggaran dapat menuntaskan tugasnya menyusun RAPBD tahun 2019 sehingga disahkan menjadi APBD senilai Rp813.606.985.747.
“Dapat kita rincikan APBD Kota Pagaralam tahun 2019 yaitu anggaran pendapatan asli daerah (PAD) Rp44.411.346.576.00, dana perimbangan Rp713.976.767.939.43, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai Rp55.218.871.231.57,” kata dia.
Kemudian kata Ruslan, dari anggaran itu berupa belanja langsung Rp323.387.378.736.00 dan belanja langsung Rp491.219.607.011.00.
Diharapkan, anggaran yang sudah disahkan ini akan dapat mendorong dan mendukung program pembangunan Kota Pagaralam tahun 2019 khususnya dalam meningkatkan kesejahteraanasyarakat Kota Pagaralam.
Sementara itu Wakil Wali Kota Pagaralam Muhammad Fadli SE mengatakan, berkat kerja keras DPRD Pagaralam dalam mencermati, meneliti, mengkaji dan membahas sampai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Pagaralam tahun anggaran 2019 ini sebesar Rp, 813, 606, 985, 747,00.
Fadli mengatakan, eksekutif tidak akan mampu melaksanakan tugas jika tidak ada dukungan dari semua pihak, termasuk seluruh elemen masyarakat.
“Tetapi ada catatan strategis yang menjadi perhatian kami dan di tindak lanjuti sesuai keuangan daerah dengan prosedur serta perundang undangan yang baru,” kata Fadli.
Dikatakan Fadli, masukan ini akan menjadi daftar perencanaan perorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian setiap pembangunan di Kota Pagaralam.
“Semuan itu untuk pembangunan di Kota Pagaralam dapat terwujud secara efektif dan efesien,” jelasnya.
Fadli mengatakan, Pemkot Pagaralam selalu membuka diri terhadap segala kritikan dan masukan dari semua pihak terutama dari legislatif ini.
“Maka dari itu masyarakat Pagaralam harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini terlihat dalam bentuk pemeran fikiran dan juga melakukan pengawasan pembangunan yang tercermin dalam lembaga sepertil LSM, media masa serta media elektronik, dan partisipasi masyarakat yang paling dominan dalam menikmati pembangunan,” ungkapnya. (asn)

BNN Pagar alam Sumsel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eleven + twelve =